Nasional
Permintaan Tambahan Anggaran Rp20 Triliun Kementerian HAM tak Selaras Arahan Presiden untuk Efisiensi

Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI Andreas Hugo Pareira menanggapi pernyataan Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai yang meminta anggaran tambahan kementeriannya dari Rp64 miliar menjadi Rp20 triliun. Andreas menilai sebaiknya hal ini dibahas di internal pemerintahan terlebih dahulu, apalagi Presiden Prabowo Subianto sudah mengingatkan soal efisiensi anggaran.
“Menteri ini kan prinsipnya adalah pembantu presiden. Ketika dia menerima penugasan dari presiden, seharusnya dibicarakan dan dibahas dulu dalam rapat koordinasi internal dengan menteri koordinatornya,” kata Andreas Pareira dalam keterangan di Jakarta, Kamis (24/10/2024), dikutip dari laman resmi DPR RI
Politisi Fraksi PDI-Perjuangan itu menilai, permintaan Menteri Natalius Pigai tersebut terkesan kurang relevan. Mengingat, anggaran untuk tahun 2025 sebelumnya sudah ditetapkan atas pembahasan bersama antara Pemerintah dan DPR.
“Anggaran 2025 sudah ditetapkan. Pastinya harus dibicarakan dahulu, apalagi ada pemisahan menjadi 3 kementerian yaitu Kementerian Hukum, Kementerian HAM, serta Kementerian Imigrasi dan Lapas,” tuturnya.
Permintaan Menteri HAM Natalius Pigai tersebut juga dinilai agak sedikit bertolak belakang dengan arahan Presiden Prabowo yang meminta kabinetnya melakukan efisiensi anggaran. Ia juga menyebut lonjakan anggaran yang diminta oleh Menteri HAM harus disertai dengan perencanaan dan program kerja yang matang.
“Dan tentunya transparansi bagaimana alokasi anggaran digunakan secara efektif,” sebut Andreas.
Lebih lanjut, Andreas menyebut permintaan kenaikan anggaran yang besar ini berpotensi menabrak kebijakan fiskal nasional, terutama dalam hal alokasi anggaran secara keseluruhan.
“Karena kan anggaran sudah ditetapkan. Setiap kenaikan yang signifikan pada satu kementerian akan mengurangi ruang anggaran bagi kementerian lain atau sektor yang juga memerlukan dana besar seperti pendidikan, kesehatan, atau infrastruktur,” paparnya.
Kendati Menteri HAM telah menjelaskan bahwa anggaran tersebut guna mendukung dan memastikan program prioritas Presiden Prabowo yaitu makan bergizi gratis hingga pembangunan 3 juta rumah bagi rakyat sesuai dengan nilai-nilai HAM, Andreas menekankan semua harus diperhitungkan dengan matang dan diselaraskan dengan tujuan jangka panjang Pemerintahan Presiden Prabowo.
“Mengingat banyaknya sektor yang memerlukan perhatian termasuk ketahanan pangan, infrastruktur, dan penanganan kemiskinan, peningkatan anggaran Kementerian HAM harus diperhitungkan dengan presisi dan menerapkan skala prioritas,” tegas Andreas.
Sebelumya Menteri HAM Natalius Pigai menjelaskan tambahan anggaran tersebut untuk menunjang kerja kementerian baru yang dipimpinnya tersebut. Pigai juga menyebut Kementerian HAM memiliki tugas berbeda dari Komnas HAM, seperti melakukan pembangunan dan pengawasan HAM di seluruh wilayah, serta penanganan kasus-kasus pelanggaran HAM yang kompleks dan luas.
Selain itu, Pigai juga menjabarkan akan membuat program sosialisasi dan kesadaran HAM tingkat desa di 79 ribu desa dengan personel 20 orang setiap desanya. Ia juga ingin mendirikan Universitas Hak Asasi Manusia dengan jurusan ekonomi, sosial, budaya dan pusat laboratorium HAM, yang menurutnya akan menjadi satu-satunya di dunia.
Andreas memahami target yang ingin dicapai Menteri Pigai bertujuan baik dengan didasarkan pada kebutuhan untuk memajukan dan menegakkan HAM secara efektif di Indonesia.
“Tapi kita perlu mengkaji lagi terkait masalah anggaran ini. Sehingga semua program dapat berjalan efektif, dan tidak mengorbankan program-program kesejahteraan rakyat,” ungkap Legislator dari Dapil NTT I itu.***
Headline
KPK Borgol dan Tahan Hasto, Bukti Adanya Supremasi Hukum

Ingat peribahasa “mulutmu harimaumu”. Peribahasa yang mengandung majas simbolik ini bermakna “perkataan yang tidak dijaga dapat merugikan diri sendiri atau orang lain”. Di era medsos, ada yang memparodikan peribahasa itu sebagai “jarimu harimaumu”.
Dalam konteks berita panas Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto ditahan KPK, praktisi hukum Aksin, SH berperibahasa, “Mulut Hasto, harimau Hasto.” “Saya juga pernah berkecimpung di dunia politik. Saya simpulkan, bung Hasto gagal berselancar di samudera politik. Wajar jika ia terjatuh. Semoga saja tidak terbentur karang,” tuturnya.
Aksin memiliki sejumlah catatan terhadap KPK vis a vis Hasto Kristiyanto. “Pertama, saya mengapresiasi KPK yang akhirnya memborgol dan menahan bung Hasto. Ini bukti adanya supremasi hukum,” tuturnya saat dijumpai di kantor Aksin Law Firm, Jakarta Selatan.
Sebaliknya, Aksin menyebut Hasto dan kubu PDIP gagal menyeimbangkan logika dan berpeluang makin terperosok ke jurang kehancuran. “Jika itu terjadi, penyebabnya karena tidak paham frekuensi politik, suhu politik, bahkan fatsun politik,” tuturnya.
Citra Teraniaya
Ia bahkan menyesalkan tim hukum PDIP yang masih terbelenggu dengan pencitraan sebagai “yang teraniaya”, alih-alih mempersiapkan diri untuk berperkara di meja hijau.
“Pernyataan bahwa penahanan Hasto berunsur politis, sama artinya melecehkan hukum. Mereka orang-orang yang paham hukum. Termasuk paham syarat-syarat penetapan seseorang menjadi tersangka, serta syarat-syarat seseorang bisa dijadikan tahanan. Wahai para senior, bangunlah dari tidur. Tunjukkan kalian pendekar hukum professional, supaya kami para junior bisa meneladaninya,” papar Aksin lantang.
Kubu Hasto (PDIP), bahkan menganggap penahanan Hasto sebagai penahanan politik dan merupakan babak baru sebagai serangan terhadap PDIP. “Membela klien dengan aksi politik alih-alih dalil hukum adalah pelecehan terhadap hukum. Merendahkan status negara kita sebagai negara hukum, seperti amanat konstitusi negara kita, Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar (UUD) 1945.”
Terakhir, Aksin kembali mengingatkan pepatah “mulutmu harimaumu”. Jejak digital sangat sulit dihapus. Bahwa hari ini dan hari-hari ke depan akan diwarnai pemberitaan tentang pro-kontra, tetap saja harus diingat, bahwa apa yang diucapkan hari ini, bisa jadi akan menjadi faktor yang memberatkan di kemudian hari.
“Jujur itu hebat. Saya mengajak KPK jujur, Hasto jujur, PDIP jujur…. Setidaknya, dengan jujur kita masih bisa mengharap ampunan Tuhan,” ujar Aksin seraya menutup dengan kalimat, “intinya, siapa yang berani berbuat, dia harus berani bertanggung jawab. Itu baru hebat.”***
Headline
Reshuffle Kabinet Merah Putih, Aksin: Warning untuk Para Menteri Lainnya!

Tepat di 122 hari pertama pemerintahan Kabinet Merah Putih, Presiden Prabowo mencopot salah satu menterinya. Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendikti Saintek) Satryo Soemantri Brodjonegoro dicopot. Pengggantinya, Wakil Rektor Institut Teknologi Bandung (ITB), Brian Yuliarto.
Selain mencopot Mendikti Saintek, Prabowo juga melantik empat orang kepala lembaga pada reshuffle perdananya. “Ini langkah positif. Para menteri dan pembantu presiden yang lain harus melihatnya sebagai warning atau peringatan,” ujar praktisi hukum Aksin, SH di Jakarta, hari ini (19/2/2025).
Tokoh hukum kelahiran Kebumen, Jawa Tengah itu bersyukur bahwa Presiden Prabowo tidak menutup mata atas apa yang terjadi di Kementerian Dikti Saintek. Beberapa waktu yang lalu, melalui berbagai media, Aksin juga menyuarakan tuntutan itu.
“Saya perhatikan, yang mengkritisi Satryo tidak hanya saya. Banyak elemen masyarakat lain, termasuk anggota DPR RI yang juga berpendapat sama. Bahkan saya rasa, sebagian besar ASN di Kementerian Ristek Saintek juga bersyukur atas pencopotan Satryo,” papar Aksin.
Ditemui di kantor prakteknya, Aksin Law Firm, bilangan TB Simatupang, Jakarta Selatan, Aksin berpendapat, di samping kinerja yang buruk, Satryo juga memiliki masalah dalam hal attitude atau behavior.
“Ibarat anak sekolah, raport-nya merah. Ditambah perilaku adigang-adigung-adiguna yang tidak cocok dengan spirit Kabinet Merah Putih,” tegasnya seraya menambahkan, “kami sangat mengapresiasi Presiden Prabowo yang demokratis dan terbuka menerima masukan masyarakat.”
Ia berharap, ke depan Presiden dapat membawa Indonesia ke arah yang lebih, aman, sejahtera, lebih berkeadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. “Terlebih ke depan, Indonesia benar-benar membutuhkan seorang menteri yang betul-betul memiliki karakter dasar yang berilmu dan beradab. Bisa mengayomi sekaligus menggerakkan staf di kementeriannya mulai dari level OB sampai eselon 1,” katanya.***
Headline
Onboarding TWB 2024 Bakal Digelar di 8 Kota Rangkul Lebih Banyak Wirausahawan Muda

PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI) melanjutkan rangkaian Onboarding untuk Talenta Wirausaha BSI (TWB) 2024 di Kota Makassar. Rangkaian Onboarding TWB 2024 dilakukan di 8 kota untuk merangkul lebih banyak wirausahawan muda setempat menjadi peserta di TWB 2024 dan berkesempatan mengembangkan skala usahanya.
Regional CEO RO X Makassar PT Bank Syariah Indonesia Tbk Sukma Dwie Priardi mengatakan, Onboarding merupakan kegiatan sosialisasi dan talkshow tentang kewirausahaan serta program TWB 2024. Rangkaian Onboarding ini membidik kalangan wirausahawan muda, santri dan aktivis masjid, juga organisasi Islam dengan menghadirkan pembicara dari pelaku usaha sukses, influencer, dan akademisi.
Dengan kegiatan Onboarding, Sukma mengajak para pengusaha muda di daerah Makassar dan sekitarnya untuk mendaftar sebagai peserta di TWB 2024 karena memberikan banyak benefit bagi para pelaku usaha dan pengembangan bisnisnya.
“Diharapkan dengan gelaran Onboarding di Kota Makassar, ini memicu para pengusaha muda segmen UMKM untuk berlomba-lomba berinovasi dan meningkatkan kreativitas agar dapat memberikan produk-produk terbaiknya sehingga mampu bersaing di pasar lokal maupun global,” katanya
Menurut dia, BSI secara berkelanjutan terus mendorong pemberdayaan sektor UMKM di berbagai wilayah di Indonesia dengan beragam program yang disediakan, mulai dari pembiayaan, digitalisasi layanan, hingga pengembangan kewirausahaan. Perseroan juga memberikan pembinaan hingga perluasan akses ke pasar global. Melalui pendekatan berbasis nilai syariah, BSI mendorong inklusi keuangan yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat dengan mendukung UMKM naik kelas.
“Fokus BSI pada pemberdayaan UMKM mencerminkan komitmen kami untuk menjadikan ekonomi syariah sebagai katalis utama pertumbuhan ekonomi Indonesia. Dengan berbagai inisiatif strategis, BSI memastikan bahwa UMKM tidak hanya bertahan, tetapi juga berkembang secara berkelanjutan,” tuturnya.
Rencananya Onboarding TWB 2024 akan diselenggarakan di 8 kota yaitu Semarang, Bandung, Palembang, Medan, Makassar, Balikpapan, Surabaya dan Jakarta
Gelaran TWB 2024 menghadirkan empat kategori yaitu Pemula, Rintisan, Berdaya, dan Santri. Untuk penyelenggaraan TWB 2024, kategori wirausaha muda rintisan dinaikkan dengan syarat omzet mencapai Rp500 juta per tahun dari sebelumnya Rp200 juta. Sedangkan kategori berdaya dengan omzet di atas 500 juta per tahun. Dengan demikian pengusaha di kategori tersebut sudah lebih bankable jika memerlukan dukungan pembiayaan perbankan di masa depan.
Adapun, seluruh rangkaian TWB 2024 akan berlangsung sekitar 10 pekan hingga akhir Februari 2025, dimulai dari proses dari Kick Off, kemudian Onboarding dengan target 8.500 peserta, dilanjutkan Workshop yang nantinya akan mengkurasi peserta menjadi sebanyak 1.000 peserta, Selection & Judging yang akan mengkurasi peserta menjadi 120 peserta, Bootcamp yang akan diikuti oleh 48 peserta, dan terakhir akan dipilih 24 pemenang pada Grand Final & Awarding.
Sekilas Talenta Wirausaha BSI
Talenta Wirausaha BSI (TWB) merupakan program kompetisi dan pembinaan wirausaha muda oleh PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI), untuk membangun dan mengembangkan ekosistem wirausaha muslim di Indonesia. TWB telah diselenggarakan pada 2022 dan 2023. Selama 2 tahun tersebut, lebih dari 13.000 wirausaha muda mengikuti kegiatan TWB dan berhasil go global dalam bisnisnya. Melihat keberhasilan penyelenggaraan program ini pada tahun-tahun sebelumnya, TWB akan kembali digelar pada 2024 untuk menemukan dan membantu mengembangkan para wirausaha muda di seluruh Indonesia.
Kategori wirausaha yang berhak mendaftar di BSI Talenta Wirausaha yakni kategori pemula, rintisan, berdaya dan santri. Kategori pemula yakni wirausaha muda yang sedang merintis ide bisnis, wirausaha rintisan yakni yang memiliki omzet sampai dengan Rp500 juta per tahun, kategori berdaya yakni wirausaha yang sudah mencapai omzet lebih dari Rp500juta per tahun dan memiliki masa usaha minimal 2 tahun, serta kategori santri yakni wirausaha yang berasal dari kalangan pesantren.
Jenis usaha yang diperlombakan di antaranya makanan & minuman, fesyen, teknologi, ekonomi kreatif & jasa, dan agribisnis. Beberapa proses dalam program ini yakni kick off, onboarding, workshop, selection & judging, bootcamp dan grand final dan awarding.
Beberapa alumni BSI Talenta Wirausaha yang sukses bersaing di pasar dalam dan luar negeri di antaranya Ulur Wiji, Roti Ropi, Capli Cabe Hijau, Mocafine, Gulali Books dan lainnya. Para pengusaha muda ini mampu bersaing di kancah internasional setelah dibina dan dikembangkan melalui BSI Talenta Wirausaha.***