Desakan masyararkat kepada pemerintah untuk mengusut tuntas kasus “pagar laut” semakin deras. Sejumlah anggota DPR RI bahkan mengusulkan pembentukan Pansus (Panitia Khusus) untuk menjamin kasus itu tidak “menguap”.

Desakan yang sama datang dari elemen masyarakat lain. Aksin, SH, pengamat sekaligus praktisi hukum sangat mendukung wacana pembentukan Pansus Pagar Laut. Salah satu pengusul Pansus adalah Slamet, anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi PKS.

“Pansus sangat diperlukan untuk mengungkap fenomena siluman yang menyelimuti skandal pagar laut ini,” ujar pria kelahiran Kebumen, Jawa Tengah, itu.

Ditemui di kantornya, Akisin Law Firm, Menara 165, Jakarta Selatan hari ini (23/1), ia mengaku siap menjadi garda terdepan mengawal kasus ini agar tidak mandeg. “Kita tidak lagi berbicara Kementerian atau DPR melawan mafia pagar laut, melainkan mafia laut melawan rakyat Indonesia. Ini menyangkut kedaulatan negara yang diinjak-injak,” tegasnya.

Advertisement

Aksin menyebut kata “mafia” karena pada hakikatnya, persoalan ini pasti melibatkan banyak pihak. “Bicara arti harfiah, mafia adalah organisasi kriminal terstruktur yang melakukan berbagai kejahatan. Mafia biasanya bergerak secara rahasia dan bertujuan untuk mendapatkan kekayaan. Cocok dengan pelaku skandal pagar laut yang kasusnya sedang marak,” tutur Aksin.

Pelanggaran Berat

Dari kacamata hukum, lawyer Aksin bahkan menyebutkan kasus yang terjadi merupakan pelanggaran hukum kelas berat. UU Pokok Agraria 1960 tegas menyebutkan, bahwa HGB hanya bisa diterbitkan di atas tanah negara atau tanah hak, bukan di perairan laut.

“Undang-Undang juga tegas melarang kepemilikan individu atau perorangan serta badan hukum atas objek sumber daya air. Larangan ini bisa ditemukan pada Pasal 8 dalam UU PA,” tandasnya.

Maka sejatinya laut teritorial merupakan kuasa langsung negara yang tak boleh diprivatisasi. Pemanfaatannya pun harus memperhatikan kepentingan umum dan daya dukung ekosistem lingkungan. Sebagaimana diatur Pasal 15 dalam PP 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah.

Advertisement

Di sisi lain, Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 17 tahun 2016 sebagai peraturan pelaksana dari UU Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang diubah menjadi UU Nomor 1 Tahun 2014, tak menyebut bahwa hak atas tanah seperti HGB, dapat diterbitkan diatas perairan laut.

Saat ini, Aksin meminta pemerrintah dan para pihak yang kompeten, tidak hanya “omon-omon”. “Rakyat tidak perlu lagi statement lip service. Rakyat butuh aksi nyata penuntasan perkara tersebut secara hukum. “Tim hukum Aksin Law Firm sedang melakukan kajian hukum, mengantisipasi kalau-kalau hukum tumpul melawan mafia pemagar laut,” tandas Aksin.***

Ketua Umum Serikat Media Siber Indonesia  (SMSI)  Pusat, Firdaus  berkunjung ke kantor Ketua Dewan Pembina SMSI Pusat  Jenderal TNI (Purn) Dudung Abdurachman yang kini dipercaya Presiden RI Prabowo Subianto menjabat sebagai Penasihat Khusus Presiden Bidang Pertahanan Nasional sekaligus Ketua Komite Kebijakan Industri Pertahanan (KKIP) di  Kantor Sekretariat Negara Jalan  Cut Mutiya No. 10 Jakarta Pusat,  Senin (6/1/2025).

Turut  hadir bersama Firdaus,  Iwan Sunano  Humas SMSI, Hendra dan Nasky Tim IT SMSI Pusat.

Firdaus disambut Dudung Abdurachman yang pada kesempatan tersebut didampingi Asep Sugiharto selaku Deputi  Strategis Penasehat Presiden, dan  Khalid Zabidin Tim Ahli Penasehat Presiden.

Dalam momen tersebut, Firdaus menyampaikan bahwa SMSI tetap konsisten bergerak tegak lurus dengan peneguhan idiologi pancasila.

Advertisement

Selain itu, Firdaus juga turut melaporkan bahwa dalam waktu dekat, SMSI akan menggelar  Lokakarya Nasional sebagai rangkaian dari peringatan  Hari Pers Nasional (HPN) 2025 sekaligus SMSI akan melakukan penataan sekretariat dan studio SMSI di jalan veteran.

Menanggapi hal tersebut, selaku Ketua Dewan Pembina SMSI Pusat, Dudung meminta segenap jajaran SMSI tetap solid dan terus bergerak.

“SMSI itu ada dimana-mana. Saya ke daerah pasti ada SMSI,” ucap Dudung Abdurachman.

Disamping itu Dudung berharap agar pembenahan sekretariat SMSI agar segera dirampungkan mengingat fungsinya yang sangat vital bagi organisasi dan pihaknya siap untuk ikut berperan serta.***

Advertisement

Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) bersama Microsoft Indonesia meluncurkan program ElevAIte Indonesia, yang bertujuan mencetak satu juta talenta digital di bidang kecerdasan buatan (AI) setiap tahunnya. Program ambisius ini diharapkan dapat membekali generasi muda dengan keterampilan yang relevan dengan kebutuhan industri 4.0.

Menteri Komunikasi dan Digital, Meutya Hafid, menyatakan bahwa program ElevAIte Indonesia merupakan langkah strategis untuk mempersiapkan tenaga kerja muda yang kompeten dalam bidang AI.

Menurutnya, keterampilan ini sangat penting untuk menghadapi perkembangan teknologi yang sangat pesat.

“Kita melihat program ini harus mampu membekali generasi muda menjadi tenaga kerja dengan keterampilan AI yang sesuai dengan industri dan masyarakat,” ujar Meutya Hafid saat peluncuran program ini di Kantor Kemkomdigi, Jakarta pada Senin (2/12/2024), dilansir InfoPublik

Dalam acara tersebut, Meutya Hafid juga merujuk pada pernyataan Presiden Prabowo Subianto di Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) APEC 2024 di Peru. Presiden menekankan pentingnya kebijaksanaan dan komunikasi dalam menghadapi kemajuan teknologi, terutama kecerdasan buatan yang memiliki dampak besar baik positif maupun negatif terhadap kehidupan manusia.

Advertisement

“Teknologi memiliki kekuatan untuk kemajuan yang luar biasa, namun juga bisa menghancurkan kehidupan manusia dengan sangat cepat. Oleh karena itu, kolaborasi dan komunikasi menjadi kunci,” tambah Meutya.

Microsoft Indonesia Investasi Rp27,6 Triliun

Sebagai bagian dari kerja sama ini, Microsoft Indonesia mengumumkan komitmennya untuk berinvestasi sebesar USD1,7 miliar (sekitar Rp27,6 triliun) dalam pengembangan teknologi dan pelatihan digital di Indonesia. Ini menjadi angka investasi terbesar dalam sejarah 29 tahun kehadiran Microsoft di Indonesia.

Meutya Hafid menegaskan pentingnya mengawal implementasi investasi tersebut agar dapat memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat Indonesia, khususnya dalam mempersiapkan SDM yang unggul di era digital.

Presiden Microsoft Indonesia, Dharma Simorangkir, menyoroti hasil survei Microsoft pada 2024 yang menunjukkan bahwa 60 persen pemimpin bisnis di Indonesia tidak akan merekrut kandidat tanpa keterampilan AI.

Advertisement

Bahkan, 76% di antaranya lebih memilih kandidat dengan pengalaman sedikit namun handal dalam AI dibandingkan yang tidak memiliki keterampilan AI sama sekali. Hal ini menunjukkan pentingnya kesiapan generasi muda dalam menguasai keterampilan tersebut.

“ElevAIte Indonesia hadir untuk membekali satu juta orang Indonesia dengan keterampilan AI yang dibutuhkan untuk meraih peluang yang diciptakan oleh teknologi kecerdasan buatan,” kata Dharma Simorangkir.

Program ElevAIte Indonesia akan melibatkan berbagai mitra ekosistem, termasuk pemerintah, industri, lembaga pendidikan, serta komunitas-komunitas yang berfokus pada teknologi dan pendidikan.

Program ini bertujuan untuk menghubungkan talenta digital Indonesia dengan berbagai peluang baru yang dapat meningkatkan produktivitas, kreativitas, kualitas pekerjaan, dan inovasi.

“Melalui kerja sama ini, kami berharap bisa membuka lebih banyak peluang bagi talenta Indonesia dalam dunia digital,” pungkas Dharma Simorangkir.

Advertisement

Dengan investasi besar dan kolaborasi yang kuat antara Kemkomdigi dan Microsoft Indonesia, program ElevAIte Indonesia diharapkan dapat mengubah lanskap digital Indonesia. Program ini tidak hanya akan meningkatkan keterampilan AI generasi muda, tetapi juga membuka peluang baru untuk berinovasi dan berkreasi di dunia yang semakin digital.***