Headline
Ketika Wartawan Senior Berbagi Pengalaman Bersama Personel Pendam Jaya
Dua wartawan senior, Egy Massadiah, Roso Daras, dan pegiat sosial media-desain grafis Muhammad Rifqi mengunjungi Markas Penerangan Kodam (Pendam) Jaya di Jakarta Timur. Mereka berbagi pengalaman jurnalistik yang menarik.
Acara yang berlangsung di aula Pendam, Selasa (26/11/2024), berlangsung dalam suasana hangat. Dibuka Kapendam Jaya, Kolonel Inf Deki Rayu Syah Putra. Hadir puluhan personel Pendam Jaya yang antusias mengikuti jalannya diskusi.
Kunjungan ini bertujuan untuk memberikan wawasan dan motivasi kepada para personel tentang pentingnya peran media dalam membangun citra institusi. Di samping menyampaikan perkembangan dunia di tengah era disrupsi yang terkadang melahirkan fenomena post-truth.
Sebuah fenomena era dimana kebohongan dapat menyamar menjadi kebenaran. “Di sinilah perlunya kita berselancar. Tujuannya, pesan tersampaikan dengan baik melalui reportase yang menjunjung tinggi etika dan kejujuran,” tutur Egy, yang juga staf khusus media Kepala Badan Penanggulangan Bencana Nasional (BNPB), Letjen TNI DR HC Doni Monardo (2019 – 2021).
Egy yang pernah berkecimpung sebagai artis sinetron dan film layar lebar itu juga memberikan banyak insight dan tips penting bagi para personel Pendam Jaya dalam bertugas.
“Jurnalistik memiliki kaidah baku yang tabu jika dilanggar, ada etik jurnalistik di dalamnya,” pesan Egy yang sudah menelurkan sejumlah karya buku di bidang kebencanaan yang berjudul TITIK NOL CORONA.
Sementara, Roso Daras menyampaikan pengalamannya bertugas liputan di lingkungan militer sejak era 90-an. Menurutnya, semua informasi yang bersumber dari institusi militer sepatutnya bisa dikelola kreatif dengan tetap patuh pada rambu rambu institusi.
“Sangat banyak informasi di institusi militer, termasuk Kodam Jaya, yang menarik. Dalam hal ini kita harus pandai memilih angle atau sudut pandang,” tutur jurnalis senior itu yang telah melahirkan sejumlah buku tentang tokoh militer
Ia memberi contoh, kisah seorang Babinsa (Bintara Pembina Desa) Kodam Jaya yang begitu mulia karena aksi sosialnya. Atau kantor Eks Kodim Jakarta Timur yang ternyata merupakan bangunan penting era kolonial Belanda. Bahkan bisa juga membuat konten video pendek tentang dua mantan Pangdam Jaya yang pernah menduduki jabatan Wakil Presiden Republik Indonesia.
Sementara itu, penggiat medsos Rifqy Muhammad, dengan gaya komunikasinya yang lugas, membahas bagaimana institusi seperti Pendam Jaya bisa memanfaatkan media sosial untuk memperkuat citra positif. “Kita mulai dari pembuatan script yang menarik, pemilihan video atau foto berkualitas, terakhir sentuhan editing,” tutur lulusan Seni Rupa ISI Yogyakarta, itu.
Sebagai penutup, Kapendam Deki berharap terjadi kolaborasi antara Pendam Jaya dan para praktisi berpengalaman untuk hasil yang maksimal. “Personel Pendam Jaya menyampaikan apresiasi kepada ketiga wartawan senior atas ilmu dan pengalaman yang dibagikan,” ujar Kapendam Lulusan Akmil 2000 itu bersemangat.
Egy Massadiah tak lupa menyampaikan terima kasih atas sesi berbagi yang produktif. “Ini sesi berbagi pengalaman, bukan sesi pendidikan atau pelatihan, karena sebagai insan manusia kita difitrahkan untuk bersama-sama belajar. Saya percaya personel Pendam Jaya sudah on the track. JAYAKARTA!!!” pekiknya menutup acara, disambut pekik, “JAYA !!!”.***
Headline
Seperti tak Ada Habisnya! Kemkomdigi Kembali Tindak 49.239 Konten Judol, 3 Akun Medsos Ikut Dilibas!
Sebanyak 49.239 konten terkait perjudian online (judol) yang beredar di ruang digital pada periode 29 November hingga 4 Desember 2024 kembali ditindak Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi).
Dari jumlah tersebut ada tiga akun media sosial Instagram (IG) yang memiliki ratusan ribu pengikut juga turut ditindak karena mempromosikan, mendukung dan terafiliasi dengan situs judi online (judol).
Akun-akun tersebut di antaranya akun Instagram (IG) @literasi.story dengan 439 ribu pengikut, @gadis.terkini 233 ribu pengikut, dan @adeliaa.ajah dengan 321 ribu pengikut.
“Sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto dan Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid, tindakan tegas akan terus kami lakukan terhadap pihak-pihak yang mengotori ruang digital dengan perjudian daring itu tanpa pandang bulu,” ujar Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Jenderal Pengawasan Ruang Digital, Kemkomdigi, Alexander Sabar, di Jakarta, Rabu (4/12/2024).
Secara akumulatif, sejak 20 Oktober — 4 Desember 2024, Kemkomdigi juga sudah melakukan take down terhadap 464.440 konten judi online dengan rincian 428.969 website dan IP, 19.250 konten/akun pada platform Meta, 9.842 file sharing, 3.836 pada Google/YouTube, 2.201 di platform X, 222 di Telegram, dan 118 di Tiktok.
Sedangkan sejak 2017 – 4 Desember 2024, Kemkomdigi telah memblokir 5,3 juta konten terkait judi online.
Judol Berkedok Game
Alexander Sabar menuturkan, judi online menjadi masalah serius bagi masyarakat. Banyak judi berkedok game online yang menyembunyikan praktik taruhan di baliknya. Judi tidak hanya merugikan finansial tetapi juga membahayakan kesehatan mental dan mengancam keamanan data pribadi para pemainnya.
Situs-situs judi online, lanjut Alexander Sabar seringkali menggunakan situs ilegal dan tidak memiliki kebijakan privasi yang jelas. Data pribadi pemain yang terdaftar dalam situs judi online sangat rentan untuk disalahgunakan.
Menurutnya, data-data pribadi yang sering diretas oleh oknum sindikat judi online adalah nomor seluler, alamat surat elektronik (surel/email), dan nomor rekening bank. Data-data tersebut dapat digunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.
“Edukasi diri dengan cara mengenali modus kejahatan siber. Jangan sembarangan menyebarkan atau memberikan data pribadi Anda pada situs ataupun aplikasi yang tidak diketahui dan laporkan insiden kebocoran data kepada pihak yang berwenang,” tutur Alexander Sabar.
Selain itu, jelas Alexander Sabar perjuangan melawan judi online memerlukan keterlibatan aktif dari masyarakat. “Jika Bapak/Ibu/Saudara/Saudari menemukan situs, konten, akun, atau bentuk promosi judi online, kami mohon untuk melaporkannya kepada kami,” jelasnya.
Kemkomdigi telah menyediakan berbagai kanal untuk masyarakat melaporkan konten negatif, termasuk judi online. Di antaranya adalah Aduankonten.id, yang juga menyediakan layanan WhatsApp di 0811-9224-545. Ada juga WA chatbot Stop Judi Online di 0811-1001-5080.
Selain itu, Aduannomor.id bisa digunakan untuk melaporkan penyalahgunaan nomor seluler untuk penipuan, dan Cekrekening.id untuk melaporkan rekening bank atau e-wallet yang diduga terlibat tindak pidana.
“Bersama, kita bisa melindungi keluarga dan komunitas kita dari bahaya judi online. Mari kita bangun masyarakat yang lebih sehat, produktif, dan sejahtera. Judi online adalah penipuan. Judol bikin bobol!” tutup Alexander Sabar. ***
Headline
Operator Selular Diminta Awasi Penyalahgunaan Transfer Pulsa untuk Cegah Judi Online
Operator telekomunikasi seluler diminta memperketat pengawasan transaksi atau transfer pulsa dan mendukung pembatasan transfer pulsa guna mencegah penyalahgunaan dalam aktivitas judi online.
“Kami menemukan praktik konversi pulsa menjadi uang yang dimanfaatkan untuk judi online. Untuk itu, kami meminta operator seluler lebih proaktif mendeteksi dan mencegah penyalahgunaan ini. Regulasi pembatasan transfer pulsa juga akan kami atur, dengan tetap memperhatikan kebutuhan pelanggan,” ujar Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi), Meutya Hafid, dalam keterangannya terkait Rapat Koordinasi bersama Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dan perwakilan Operator Telekomunakasi Seluler di Kantor Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi), Jakarta, pada Selasa (3/12/2024), dilansir InfoPublik
Meutya juga mendorong registrasi ulang SIM card menggunakan data biometrik kependudukan guna mempermudah identifikasi pelaku judi online dan akan menerapkan regulasi lebih ketat untuk memastikan seluruh penyelenggara layanan internet (ISP) dan penyedia jaringan (NAP) serentak memblokir konten negatif.
Dia menekankan arti penting langkah preventif melalui sosialisasi masif mengenai modus dan bahaya judi online dari operator seluler karena dinilai efektif menjangkau masyarakat luas.
“Sosialisasi ini harus menyasar generasi muda agar mereka mampu mengenali dan menghindari modus judi online,” tegasnya.
Menurut Meutya, Kemkomdigi telah memutus akses lebih dari 250.000 konten judi online selama November 2024.
Namun, kolaborasi lintas sektor, termasuk dengan PPATK dan operator seluler, sangat diperlukan untuk mengatasi kerugian masyarakat akibat judi online, yang transaksinya mencapai Rp41 triliun selama periode Januari–September 2024.
“Kami berharap sinergi ini menciptakan solusi inovatif yang efektif memberantas judi online. Mari kita bersama-sama menjaga keamanan ruang digital Indonesia,” tandas Menkomdigi.
Turut hadir dalam rapat ini, Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Ivan Yustiavandana, Plt. Direktur Jenderal Infrastruktur Digital Ismail, Plt. Direktur Jenderal Ekosistem Digital Wayan Toni Supriyanto, Plt. Direktur Pengawasan Ruang Digital Brigjen Pol Alexander Sabar, dan jajaran pimpinan operator seluler.***
Headline
Inflasi Nasional YoY November 1,55 Persen, Mendagri: Angka Terendah Sejak Merdeka
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian bersyukur inflasi secara year on year (YoY) pada November 2024 terkendali sebesar 1,55 persen.
Menurutnya, angka tersebut terendah semenjak Indonesia Merdeka. Bahkan, Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi capaian tersebut pada Sidang Paripurna belum lama ini.
Hal itu disampaikan Mendagri pada Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah Dirangkaikan dengan Penandatanganan Nota Kesepahaman dan Surat Edaran Bersama tentang Penguatan Tata Kelola Penempatan dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia di Gedung Sasana Bhakti Praja (SBP) Kantor Pusat Kemendagri, Jakarta, Selasa (3/12/2024).
Lebih lanjut, Mendagri menjelaskan, pemerintah telah menargetkan angka inflasi terendah 1,5 persen dan tertinggi 3,5 persen. Angka tersebut dinilai mampu menjaga keseimbangan antara kebutuhan produsen dan konsumen. Apabila angka itu di bawah 1,5 persen, maka akan menyulitkan produsen seperti nelayan dan petani dalam menutupi ongkos produksi.
“Sebaliknya tidak boleh di angka 3,5 persen di atas itu, karena menyenangkan produsen, petani, pabrik, nelayan, tapi menyulitkan masyarakat, konsumen terutama masyarakat yang miskin, rentan miskin,” jelasnya.
Kendati demikan, Mendagri mengingatkan meski rerata angka inflasi nasional rendah, tapi kondisi di daerah masih beragam. Dirinya membeberkan 10 daerah yang angkanya masih di atas rerata nasional. Di tingkat provinsi misalnya, yakni Papua Tengah, Papua Pegunungan, Papua Barat, Maluku Utara, Bali, Papua, Papua Barat Daya, Maluku, Sulawesi Utara, dan Kalimantan Selatan.
Kemudian di tingkat kabupaten, yakni Nabire, Sorong Selatan, Mimika, Jayawijaya, Minahasa Utara, Banggai, Berau, Minahasa Selatan, Manokwari, dan Aceh Barat. Kemudian di tingkat kota, yakni Pematangsiantar, Denpasar, Ternate, Ambon, Bima, Jayapura, Kotamobagu, Sibolga, Serang, dan Banda Aceh.
“Meskipun angka [inflasi provinsi] yang tidak bisa ditoleran adalah Papua Tengah dan Papua Pegunungan karena di atas 3,5 persen,” ujarnya.
Dirinya menekankan kepada pemerintah daerah (Pemda) agar memperhatikan berbagai komoditas yang mengalami kenaikan harga. Berdasarkan Indeks Perkembangan Harga (IPH) pada minggu IV November 2024 beberapa komoditas perlu diatensi. Hal ini seperti bawang merah yang mengalami kenaikan di 322 kabupaten/kota, bawang putih di 225 kabupaten/kota, dan minyak goreng di 215 kabupaten/kota.
Komoditas lain yang perlu diwaspadai yaitu daging ayam ras dan telur ayam ras. Sikap waspada ini penting terlebih menjelang perayaan Natal dan Tahun Baru (Nataru) yang bakal berdampak terhadap permintaan komoditas pangan.
Sebagai informasi, Rakor tersebut dihadiri langsung oleh sejumlah narasumber di antaranya Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa Badan Pusat Statistik (BPS) Pudji Ismartini, Deputi III Bidang Perekonomian Kantor Staf Presiden (KSP) Edy Priyono, serta Direktur Perumusan Standar Keamanan dan Mutu Pangan Badan Pangan Nasional (Bapanas) Yusra Egayanti,
Hadir pula secara daring sejumlah narasumber lainnya dari perwakilan kementerian dan lembaga. Hal ini di antaranya dari Kementerian Perdagangan, Kementerian Pertanian, Kejaksaan Agung, Satgas Pangan Polri, TNI, dan Bulog. Adapun Rakor tersebut juga diikuti secara daring oleh kepala daerah atau yang mewakili dan jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda).***