Headline
Program MBG Diyakini Dapat Hilangkan Kemiskinan Struktural dan Kultural di Indonesia

Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia menyambut positif pelaksanaan program makan bergizi gratis (MBG) yang telah dimulai pada Senin (6/1/2025). Sebab, program ini merupakan gerakan bersama antara Partai Gelora dengan Presiden Prabowo Subianto dalam rangka menjadikan Indonesia sebagai negara superpower baru.
Hal itu dismpaikan Ketua DPP Bidang Kesehatan Partai Gelora Sarah Handayani dalam diskusi Gelora Talks bertajuk ‘Makan Bergizi Gratis & Masa Depan Indonesia Emas, Rabu (8/1/2025) sore.
“Sejak awal kita sudah memberikan input-input terhadap program ini, karena memang sesuai dengan cita-cita Partai Gelora menjadikan Indonesia sebagai negara superpower. Sehingga SDM kita memang harus diperhatikan,” kata Sarah Handayani.
Partai Gelora, kata Sarah, bersyukur bahwa program MBG sudah masuk dalam dokumen kebijakan pembangunan jangka panjang di Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas).
“Pemerintah harus membuka tangan untuk perbaikan program MBG ini agar bisa dilaksanakan secara terus menerus dan berkelanjutan,” katanya.
Sarah menegaskan, bahwa program MBG ini adalah program investasi yang bagus untuk mewujudkan generasi emas Indonesia seperti termaktub dalam visi ‘Indonesia Emas 2045’.
Program MBG ini juga akan berdampak positif pada pembentukan ekosistem sekolah yang baik seperti kesehatan anak didik dan menekan terjadinya ‘bullying’ antar siswa.
“Kita harus berkolaborasi, mengajak banyak pihak untuk mensukseskan program MBG ini. Sekali lagi pemerintah harus terbuka dengan kritik dan saran untuk melakukan evaluasi dalam rangka perbaikan program,” katanya.
Sarah berharap program MBG ini tidak hanya menyasar anak-anak di sekolah saja sebagai penerima manfaat, tetapi juga anak-anak di luar sekolah, karena kemiskinan mereka tidak bisa sekolah.
“Jadi ini harus menjadi program yang terintegrasi dengan kementerian/lembaga terkait, karena seharusnya program MBG ini, bukan hanya menyasar anak-anak di sekolah. Tapi juga harus perhatikan, bagaimana caranya menyasar anak-anak di luar sekolah,” ujarnya.
Tenaga Ahli Utama Kantor Komunikasi Kepresidenan Dedek Prayudi menegaskan, bahwa program MBG merupakan sebuah terobosan baru dari pemerintah untuk melakukan intervensi gizi dari negara ke rakyatnya.
“Jadi mereka yang menjadi penerima manfaat dari program makan bergizi gratis ini, diharapkan mereka yang akan membawa negara ini untuk menjadi negara maju, menyongsong Indonesia Emas 2045,” kata Dedek.
Karena itu, agar program MBG ini dapat berjalan dengan baik, maka bahan baku harus memenuhi kualitas gizi dan prinsip-prinsip ‘higienitas dan food safety’. Sehingga dapat meningkatkan SDM anak-anak Indonesia.
“Ada memang catatan-catatan seperti distribusi yang terlambat, anak-anak tidak suka makan sayur. Tapi secara umum, makannya dimakan anak-anak dan dibilang enak,” katanya.
Soal sayuran, menurut Dedek, sekolah harus memberikan edukasi dan literasi kepada anak-anak, bahwa makanan yang disajikan dalam program MBG telah memenuhi kecukupan gizi harian anak-anak.
“Yang kita lihat dari program ini, sudah mulai terbentuk new habbit atau kebiasaan baru yaitu, cuci tangan dan berdoa sebelum makan. Saya kira ini jadi kebiasaan baru yang cukup baik,” katanya.
Dedek mengatakan, program MBG ini akan dilakukan bertahap, diawali dengan 190 titik Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Dimana setiap SPPG menyediakan 3 ribu porsi makanan bergizi gratis dan didistribusikan untuk 15 sekolah
“Tapi jumlah sekolahnya tergantung jumlah muridnya, bisa lebih, bisa kurang. Intinya satu SPPG menyediakan tiga ribu porsi per hari. Jadi targetnya bukan sekolah, tapi SPPG,” katanya.
Prabowo Punya Political Will
Sementara itu, Pengamat Kebijakan Publik Trubus Rahadiansyah mengatakan, bahwa program MBG ini telah dilakukan terlebih dahulu di beberapa negara seperti Jepang dan Korea Selatan.
Namun, program MBG di Indonesia memiliki tantangan tersendiri dibandingkan dengan negara lain, karena kondisi geografis, keragaman dan strata sosial masyarakatnya.
“Kalau dari segi kebijakan publik negara punya kemampuan untuk menyediakan makan siang gratis. Terbukti bisa dilaksanakan sesuai dengan janji kampanye Pak Prabowo,” kata Tulus Rahadiansyah.
Seharusnya, program MBG ini sudah bisa dilaksanakan 10 tahun lalu, di era pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi), paling tidak pasca pandemi Covid-19.
“Tapi persoalan di kita ini, selalu persoalan political will atau kemauan politik pemimpin kita. Sering kali pemimpin kita tidak berpikir mengenai Indonesia ke depan, yang ada dalam pikirannya hanya untuk 5 tahun saja,” katanya.
Trubus menilai Prabowo memiliki pemikiran berbeda dibandingkan dengan pemimpin-pemimpin Indonesia sebelumnya, dimana berpikirnya jauh ke depan hingga 2045.
“Pikiran Pak Prabowo itu sudah sampai 2045, berbeda dengan Presiden-presiden kita sebelumnya. Animo masyarakat dan anak-anak terhadap program MBG ini juga antusias,” katanya.
Ia berharap program MBG ini bisa berkelanjutan dan telah mendapatkan apresiasi masyarakat cukup tinggi. Sehingga diperlukan adanya regulasi tersendiri untuk mengaturnya.
“Pilot projectnya memang kebanyakan anak-anak di sekolah negeri, tapi saya dengar akan diperluaskan ke sekolah swasta, madrasah, ibu hamil dan menyusui,” katanya.
Pengamat Kebijakan Publik Universitas Trisakti ini menilai anggaran Rp 10 ribu per anak penerima manfaat program MBG tersebut cukup, meski masih banyak perdebatan di publik.
“Saya lihat fakta di lapangan ada yang dengan uang Rp 6 ribu bisa, saya lihat ada di Palembang. Artinya dengan uang Rp 10 ribu itu sebenarnya cukup. Tergantung inovatif, inovasi kreatifitas dari pemimpinnya di daerah,” katanya.
Trubus yakin program MBG apabila dilaksanakan secara berkelanjutan dapat menghilangkan kemiskinan struktural dan kemiskinan kultural, karena terkadang sudah menjadi budaya di masyarakat, sehingga sulit dhilangkan.
“Kita sudah 70 lebih merdeka dan silih berganti pemerintahan. Kita selalu berdebat dan berdiskusi soal data kemiskinan, makanya Pak Jokowi bercita-cita ingin ada satu data. Itu akibat tidak jelasnya data kemiskinan struktural dan kemiskinan kultural. Nah, program MBG dalam panjang dapat menekan kemiskinan tersebut,” tegasnya.
Standar Makanan Disorot
Sedangkan Ketua Pengurus Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Tulus Abadi mengatakan, bahwa program MBG yang sudah bergulir dalam beberapa hari ini, menimbulkan diskusi beragam di masyarakat, terutama soal standar makanan.
“Tapi saya kira program makan bergizi gratis ini sangat positif. Sehingga butuh sinergis komprehensif dari berbagai pihak agar tidak salah, karena boleh dibilang konsumennya murid, sehingga orag tua memilki standar sendiri untuk anak-anak mereka,” kata Tulus.
Namun, orang tua juga tidak fair apabila memberlakukan standar mereka sendiri untuk makanan yang akan dimakan anaknya di sekolah. Untuk mengatasi hal ini, YLKI memberikan beberapa catatan.
“Pertama, semua pihak harus memastikan bahwa aspek keamanan dari makanan yang diberikan kepada siswa. Dari mulai proses produksi dan distribusi, jangan sampai nanti ada kejadian makanannya tercemar. Jadi aspek keamanan harus jadi prioritas,” ujarnya.
Kedua, makanan yang diberikan kepada anak-anak harus memenuhi komponen gizi seimbang seperti protein, sayur, mayur, buah, susu dan sebagainnya.
Ketiga, program MBG mendorong penggunaan bahan pangan lokal, dimana setiap daerah bisa berbeda-beda. Hal ini ke depannya, bisa berdampak positif mengurangi ketergantungn impor beras.
“Misalnya jagung sangat famiiliar di Ambon dan sagu di Papua. Jadi tidak harus beras, bahan pangan lokal stock cukup banyak, di Bogor banyak talas. Yang penting ada standarisasi menu dan pengolahannya,” katanya.
Keempat adalah makanan yang diberikan harus rendah lemak, gula dan garam. “Terakhir kelima, susu yang diberikan jangan susu kemasan, karena kandungan gulanya tinggi. Jadi kalau memberikan susu, susu yang kandungannya memang susu, bukan gulanya yang tinggi,” katanya.
YLKI berharap catatan-catatan tersebut, mendapat perhatian pemerintah dalam pemenuhan menu dan gizi dalam program MBG agar tercipta SDM berkualitas.
“Hal ini juga menjadi momentum untuk mengenalkan kepada anak-anak kita mengenai bahan pangan lokal, tapi bukan berarti murahan. Juga bisa jadi campaign mengurangi konsumsi gula, minuman manis dan kemasan yang tidak terkendali pada anak-anak kita,” pungkasnya.***
Headline
Kunjungi Kantor PPAD, Letjen TNI Purn Marciano Norman Paparkan Kiprah KONI

Ketua Umum KONI, Letjen TNI Purn Marciano Norman melakukan kunjungan silaturahmi ke kantor Persatuan Purnawirawan TNI Angkatan Darat (PPAD) di Jakarta, hari ini (11/2/2025). Ia disambut Plt Ketum PPAD, Mayjen TNI Purn Komaruddin Simanjuntak.
Dalam sambutannya, Ketum Komar menyampaikan ucapan selamat datang kepada senior Letjen Marciano dan jajaran. “PPAD merupakan rumah para Purna TNI AD, tempat Para Purnawirawan berkumpul, bersatu melanjutkan pengabdian kepada masyarakat, bangsa dan bernegara,” ujar Mayjen Komar.
Sementara itu, Ketum KONI, menjelaskan tetang tugas KONI, kiprah KONI sampai dengan sistem anggaran. Dijelaskan, KONI, merupakan induk organisasi pembina olah raga prestasi di tanah air, dengan tugas mengantar atlet meraih prestasi melalui tata kelola organik yang baik.
Ada beberapa cabang olah raga yang dipimpin oleh purnawirawan, yang merupakan anggota PPAD. Karenanya, kolaborasi PPAD dan KONI sangat penting.
“Kita bersatu, bergandengan tangan, bersama-sama untuk mewujudkan olahraga Indonesia ditingkat nasional, regional maupun internasional dengan mengibarkan sang Merah Putih dan mengumandangkan lagu Indonesia Raya,” ujar Marciano.
Dalam kunjungannya, Ketum Marciano didampingi Mayjen TNI Purn Suwarno (Wakil Ketua 1), Mayjen TNI Purn Sudarmo (Wakil Kerua 2), Mayjen TNI Purn Andre (Wakil Ketua 3), Mayjen TNI Purn Eko Budi (Ketua Bidang Organisasi), Mayjen TNI Purn Karmin (Ketua Bidang Perencanaan & Anggaran), dan beberapa staf KONI Pusat lainnya
Sementara, Plt Ketum PPAD Mayjen Komaruddin didampingi Mayjen TNI Purn Wiyarto (Sekjen PPAD), Mayjen TNI Purn Johny L Tobing (Kabid pengawas), dan staf PPAD lain.
Untuk diketahui, jajaran purnawirawan TNI yang memimpin cabang olahraga di Tanah Air, adalah: Jenderal TNI Purn Prabowo Subianto (Ketua Umum Pencak Silat), Marsekal TNI Purn Hadi Tjahjanto (Ketua Umum FORKI), Letjen TNI Purn Johny Supriyanto (Ketua Perbakin), Mayjen TNI Purn Komaruddin Simanjuntak (Ketua Umum PP Pertina), Mayjen TNI Purn M Hafil (Ketua Umum Kurash), Mayjen TNI Purn Budi Sulistijono (Ketua umum FHI /Federasi Hoki Indonesia). Adapun Ketua Umum Judo dijabat Pati aktif yakni Jenderal TNI Maruli Simanjuntak dan Letjen TNI Richard Tampubolon (Ketua Umum Taekwondo).***
Headline
“Fantasi, Sejarah, dan Spiritualitas dalam Sapuan Kuas Hendra Buana”

NEO Gallery menggelar pameran tunggal Hendra Buana, maestro seni rupa yang dikenal dengan eksplorasi kaligrafi Islam dan filosofi alam Minangkabau.
Bertajuk “Pameran Lukisan Karya Masterpiece Hendra Buana”, pameran ini akan berlangsung pada 2 – 16 Februari 2025 di NEO Gallery, Gedung Masterpiece Lantai 2, Jl. Tanah Abang IV No. 23-25, Jakarta Pusat, setiap hari pukul 09.00 – 17.00 WIB.
Dikurasi oleh kurator seni Dio Pamola, pameran ini menampilkan 42 karya yang mengajak pengunjung menyelami lanskap surealis dan spiritualitas khas dalam karya Hendra.
Acara pembukaan berlangsung pada 2 Februari 2025 pukul 14.00 WIB dan akan diresmikan oleh Menteri Kebudayaan Republik Indonesia, Fadli Zon.
Hendra Buana dan Karya-Karyanya
Lahir di Bukittinggi pada tahun 1963, Hendra Buana merupakan lulusan Institut Seni Indonesia (ISI) Yogyakarta yang telah mengukir perjalanan panjang dalam dunia seni rupa. Ia dikenal karena kemampuannya menggabungkan unsur kaligrafi Islam dengan elemen alam, terinspirasi dari filosofi Minangkabau, “alam takambang jadi guru.”
Sejak masa studinya, bakatnya telah mencuri perhatian, membawanya ke berbagai eksplorasi artistik yang semakin matang.
Dalam pameran ini, Hendra menampilkan sisi baru dari karyanya dengan pendekatan surealisme dekoratif, menciptakan pemandangan fantasi yang menghidupkan imajinasi. Lewat warna-warna berani, tekstur dinamis, dan simbolisme kaya, ia membawa penonton ke dunia yang melampaui realitas.
“Dulu, Kini dan Nanti” mempertemukan budaya Nusantara dengan peradaban dunia, menghadirkan negeri imajinatif yang terasa akrab sekaligus asing.
Sementara itu, “Suatu Sore di Tilatang Kamang” menggambarkan lanskap yang berkabut dan penuh misteri, menyiratkan jejak sejarah Perang Padri yang masih bergema dalam ingatan kolektif.
Keajaiban alam terjalin dalam “Arau dalam Fantasi” dan “Arwana dalam Fantasi,” di mana air, langit, dan kehidupan bawah laut melebur dalam harmoni yang magis. Keseimbangan kosmis termanifestasi dalam “Yin Yang,” menghadirkan kontras antara gelap dan terang, keteraturan dan kekacauan.
Sedangkan dalam “Sebermula Jadi Hikayat Bahtera Nabi Nuh” dan “Yang Terdampar di Bukit Jodi,” Hendra mengisahkan kembali legenda bahtera Nabi Nuh dengan sapuan kuas yang dramatis, seolah menempatkan penonton di tengah riak gelombang yang membawa kisah-kisah lama ke masa kini.
Meskipun tidak secara eksplisit menampilkan kaligrafi Arab, esensi spiritual tetap menjadi benang merah yang menyatukan seluruh karyanya. Dengan pendekatan visual yang menggugah, Hendra tidak sekadar melukis, tetapi mengundang penonton untuk merenungkan hubungan manusia dengan alam, sejarah, dan dimensi metafisik yang lebih luas.

“Kami merasa terhormat bisa menghadirkan pameran tunggal ini karena Hendra Buana adalah seniman dengan jiwa yang tulus. Lukisan-lukisannya berbicara dengan hati, mengajak kita masuk ke dalam dunia imajinasi yang penuh makna dan spiritualitas,” ujar Stefanus Randy Oenardi Raharjo, Direktur NEO Gallery.
Kurator Dio Pamola menambahkan, “Pameran ini mengajak kita merenungkan bagaimana seni rupa bisa menjadi medium eksplorasi keindahan dan iman. Karya Hendra mengingatkan bahwa seni besar bukan sekadar soal kemegahan visual, tetapi juga tentang jiwa yang terkandung di dalamnya.”
Informasi Kunjungan
Pameran ini terbuka untuk umum dan gratis. Pengunjung dapat melakukan registrasi langsung di lokasi. Untuk informasi lebih lanjut, silakan kunjungi Instagram @neogallery.idn atau hubungi 0812-8333-4157 (Mira).***
Headline
Jhoni Tambunan Dilantik Jadi Ketua PPAD Provinsi Kepri

Persatuan Purnawirawan TNI Angkatan Darat (PPAD) Provinsi Kepulauan Riau (Kepri), baru saja menggelar Musyawarah Daerah Provinsi Luar Biasa (Musdaprovlub). Kegiatan yang berlangsung dua hari, 30 – 31 Januari 2025 itu, dilanjutkan Pengukuhan serta Pelantikan Ketua dan Pengurus PPAD Provsinsi Kepri.
Keseluruhan rangkaian kegiatan diselenggararkan di Aula Makorem 033/WP (Wira Pratama), Jalan Sei Timun, Kota Tanjungpinang, Kepri. Dalam kesempatan itu, Letkol Purn Jhoni Tambunan terpilih menjadi Ketua PPAD Provinsi Kepri masa bakti 2023 – 2028.
Plt Ketua Umum PPAD, Mayjen TNI Purn Dr Komaruddin Simanjuntak hadir langsung dan berkenan mengukuhkan sekaligus melantik Ketua dan Pengurus PPAD Kepri. Yang menarik, pria berkumis tebal ini membuka dan menutup sambutan dengan pantun.
“Bapak-ibu yang saya muliakan, karena saat ini saya berada di daratan Kesultanan Kepulauan Riau, ijznkan saya menyampaikan dua buah pantun sebagai pembuka. Dan nanti dua pantun lagi sebagai penutup,” ujar Mayjen Komar.
“Orang sukses berangkat pagi;
Suka tersenyum, ramah, dan hangat;
Good morning selamat pagi;
Jawablah salam dengan semangat.”
“Di laut ada kapal selam;
Di langit ada bintang;
Apabila ada yang mengucap salam;
Harap dijawab dengan suara lantang.”
Hadirin menyambutnya dengan sahutan “cakeeeep”, diakhiri tepuk tangan dan tawa meriah. Tampak hadir aster mewakili Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan I (Pangkogabwilhan I), Letjen TNI Kunto Arief Wibowo, Gubernur Kepulauan Riau, H. Ansar Ahmad, S.E., M.M., serta unsur Forkopimda Kepulauan Riau.
Sebagai tuan rumah, tampak hadir kasrem mewakili Danrem 033/Wira Pratama (WP), Brigjen TNI Bambang Herqutanto selaku Pembina PPAD Kepulauan Riau.
“Saya bangga dan haru, melihat kepedulian pemerintah daerah, instansi TNI-Polri terhadap para purnawirawan TNI-AD. Kami semakin bersemangat untuk terus mengabdi dan berkarya bagi NKRI yang kita cintai melalui organisasi PPAD,” kata Komar lebih lanjut.
Mantan Pangdam IX/Udayana itu juga menekankan, bahwa PPAD adalah organisasi kemasyarakatan yang pembinanya di tingkat Pusat adalah Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KASAD). Karenanya, secara berjenjang di tingkat Provinsi adalah Pangdam dan Danrem, serta di tingkat Kabupaten/Kota adalah Dandim.
Oleh karenanya Program Kerja dan seluruh kegiatan PPAD diorientasikan untuk mendukung kebijakan TNI Angkatan Darat dan Program Asta Cita Pemerintah menuju Indonesia Emas tahun 2045. Program itu telah dijabarkan dalam 17 (tujuh belas) program prestasi yang menjadi fokus utama Presiden Prabowo Subianto dan Wapres Gibran Rakabuming Raka.
Kegiatan PPAD diarahkan mendukung program-program tersebut terutama yang terkait dengan sosial kemasyarakatan. Di antaranya, meningkatkan kesejahteraan anggota dan masyarakat sekitar melalui kerjasama bidang ekonomi dengan menjadikan seorang purnawirawan sebagai entrepreneurship sesuai naluri bisnis yang ditekuni.
Selain itu, mendukung program Makan Siang Bergizi atau MBG di sekolah dan pesantren, serta bantuan gizi untuk anak balita dan ibu hamil dan menyusui, dengan mengambil peran pendataan. Peran lain, menjadi pemasok bahan baku secara berkesinambungan.
PPAD juga mendukung program penyelenggaraan pemeriksaan kesehatan gratis melalui bakti sosial operasi mata katarak dan pengobatan umum kepada anggota PPAD dan masyarakat. Yang tak kalah penting, ikut serta dalam program mencetak dan meningkatkan produktivitas lahan pertanian dengan lumbung pangan desa, daerah, dan nasional melalui kerjasama dengan pihak ketiga.
“Upaya ini dimaksudkan untuk memberdayakan lahan tidur menjadi lahan produktif agar menjadi daerah yang berswasembada pangan di daerah Karawang, Jawa Barat,” tambah Mayjen Komaruddin Simanjuntak.
Prinsipnya, PPAD mendukung program Asta Cita Kabinet Merah Putih. Meski ada tantangan besar, tetapi tetap fokus pada keberlanjutan pembangunan.
Berikut Asta Cita Prabowo-Gibran :
- 1.Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).
- 2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.
- 3.Meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, dan melanjutkan pengembangan infrastruktur.
- 4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas.
- 5.Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.
- 6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
- 7.Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba.
- 8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan Makmur

Keanggotaan Otomatis
Terkait organisasi, Plt Ketum PPAD untuk kesekian kalinya menekankan hakikat “keanggotaan otomatis” bagi anggota TNI AD, ASN TNI AD yang telah purna tugas. “Kepadanya diberikan KTA PPAD sesuai dengan mekanisme pengaturan pemberian KTA,” tegasnya Mayjen Komar.
Dalam kesempatan itu, Komar juga mengingatkan para anggota, agar senantiasa menjaga kesatuan dan persatuan yang dilandasi Sapta Marga dan Sumpah Prajurit dimanapun kita berada. “Di antara anggota PPAD harus solid, saling bantu, saling menghargai, saling menghormati seperti yang selama ini diajarkan oleh para senior pendahulu kita,” ujarnya.
Ditekankan pula, bahwa PPAD adalah organisasi independen dan mandiri. Secara kelembagaan atau organisatoris tidak ber-afiliasi dengan Partai Politik manapun. Namun PPAD akan menghormati dan memberikan peluang kebebasan kepada setiap anggota yang terjun di dunia politik praktis dan bergabung dengan partai politik. Sebab, hal itu merupakan hak perorangan sebagai WNI dan dilindungi konstitusi.
“Namun bagi anggota PPAD yang berpolitik praktis, yang bersangkutan harus mengundurkan diri secara dari kepengurusan, menyerahkan jabatan kepada Ketua Umum PPAD dan yang bersangkutan tetap menjadi anggota PPAD biasa,” kata Komar.
Ditekankan bahwa kekuatan moral bukan kekuatan politik yang haus kekuasaan. Bersikap kritis terhadap permasalahan bangsa yang menyangkut integritas NKRI, Pancasila, dan UUD 1945. “Tapi bukan dengan cara turun di jalanan mengatasnamakan PPAD,” tegasnya.
Di akhir sambutan, Plt Ketua Umum PPAD menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang tinggi kepada Gubernur Kepri H. Ansar Ahmad S.E.,M.M., dan segenap pejabat Pemda Kepri yang selama ini memberikan dukungan kepada Keluarga Besar TNI-Polri khususnya PPAD. “Saya berharap dukungan tersebut dapat dilanjutkan bahkan ditingkatkan,” ujar Komar pula.
Sedangkan, kepada Letkol Purn Jhoni Tambunan, Komar mengucapkan selamat bertugas sebagai Ketua PPAD Kepri masa bakti tahun 2023-2028 beserta seluruh Pengurus. “Saya berharap kepengurusan baru dapat segera menyusun Program Kerja dan kegiatan organisasi, berpedoman pada Program Kerja PPAD pusat,” pesan Komar.
Mengakhiri sambutan ini, kembali Komar membacakan dua buah pantun.
“Buah durian buah kwini;
Jolok jambu pakai galah;
Cukup sekian sembutan kami;
Maafkan kami bila ada salah.”
“Makan nasi bersayur kailan;
Lepas makan terus bersugi;
Selamat pulang hadirin sekalian;
Ada umur bersua lagi.”
Berikut susunan kepengurusan PPAD Provinsi Kepulauan Riau:
Ketua Badan Pertimbangan: Letkol Purn HT Saragih
Wakil Ketua Badan Pertimbangan: Mayor Purn Wanlentine Sinaga
Ketua Badan Pengawas: Letkol Purn Jakson Siahaan
Wakil Ketua Badan Pengawas: Kapten Purn Luhut Sidauruk
Ketua: Letkol Purn Jhoni Tambunan
Wakil Ketua 1: Mayor Purn Khairunnufus
Wakil Ketua 2: Letkol Purn TH Prabowo
Sekretaris 1: Letkol Purn Sri Sugiharti
Sekretaris 2: Letkol Purn Harioko
Bendahara: Mayor Purn Telaumbanua
Anggota: Nasib Tarigan
Seksi Kejuangan: Pelda Purn Jumiin
Seksi Ekonomi: Letda Purn Marhillong Simarmata
Seksi Sosial: Kapten Purn Suryadi
Seksi Diklat: Kapten Purn Sukarjo
Seksi Organisasi: Mayor Purn Suriman
Seksi Komunikasi: Mayor Purn Agus Sungkowo
Anggota: Serma Purn Abdul Latif
Seksi Kepemudaan: Serma Purn Tugirin
Seksi Hukum: Serda Purn Mardianto.***