ASN Berpotensi Tidak Netral Pada Pemilu 2024, Ketidaknetralan Picu Perselisihan

RM.id  Rakyat Merdeka – Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) dan alat-alat negara, menjadi perhatian publik menjelang Pemilu.

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) pun diminta untuk meningkatkan kinerjanya dalam mengawasi hal tersebut.

Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Khairunnisa Nur Agustyati bilang, pelanggaran bisa terjadi kapan saja. 

Baca juga : Guspardi Gaus: Bawaslu Kudu Pro Aktif Awasi ASN

Dia mengatakan, sebelum masa kampanye seperti hari-hari ini, juga bisa terjadi penyalahgunaan alat-alat negara.

“Bawaslu bilang bahwa peserta Pemilu belum ditetapkan, belum masuk masa kampanye sehingga tidak bisa di­lakukan penindakan,” kritiknya.

Padahal, lanjut dia, jelas tertulis dalam tugas dan wewenang Bawaslu, salah satunya melakukan pencegahan dan penindakan terhadap pelanggaran Pemilu. Kemudian, kata dia, menangani sengketa proses Pemilu sampai dengan memutus­kan jika terjadi pelanggaran.

Baca juga : Kementan Galakkan Metode Pengendalian Ramah Lingkungan

“Seharusnya dengan segala kewenangan saat ini, Bawaslu tidak sekadar menunggu saat masa kampanye saja. Sebelum masa kampanye harusnya sudah dilakukan juga untuk memastikan proses Pemilu berjalan secara fair,” tegasnya.

Pengajar Hukum Pemilu Universitas Indonesia, Titi Anggraini meminta kepada Bawaslu melakukan pencegahan. Titi menilai, peran Bawaslu bukan hanya menindak, namun juga mencegah terjadinya pelanggaran.

Anggota Komisi II DPR  Guspardi Gaus menilai, adanya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN, bisa menjadi landasan hukum bagi Bawaslu dalam Pemilu 2024. 

Baca juga : Bertemu Presiden, PP Parmusi Siap Kawal Pemilu 2024 Aman Dan Damai

Menurut dia, ada potensi ketidaknetralan ASN pada Pemilu 2024, dan Bawaslu harus mampu menanganinya.

Untuk membahas topik ini lebih lanjut, berikut wawancara dengan Titi Anggraini.
 Selanjutnya